Kubu Ical Bantah Lakukan Money Politic

Novrizal Sikumbang - Jum'at, 28-11-2014 15:15

  

Idrus Marham (Foto: Aktual.co/Istimewa)

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Golkar, Idrus Marham menjamin bahwa tidak ada permainan uang dalam rangka memenangkan Aburizal Bakrie (Ical) sebagai ketua umum kembali.

Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Golkar, Idrus Marham menjamin bahwa tidak ada permainan uang dalam rangka memenangkan Aburizal Bakrie (Ical) sebagai ketua umum kembali.

Hal itu menyusul pernyataan salah satu anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar, Zainal Bintang yang menuding adanya permainan uang menjelang Munas dilakukan oleh Ketum Aburizal Bakrie (Ical). Nilainya adalah Rp 250 juta untuk DPD I, dan Rp 25 juta untuk DPD II.

"Soal (permainan) uang saya menjamin tidak ada dalam proses pelaksaan Munas IX di Bali, pada tanggal 30 november nanti," kata dia kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/11).

Ia pun menegaskan bahwa siapapun yang menemukan adanyaa transaksi mencurigakan seperti yang dituduhkan salah satu kader golkar itu, agar melaporkannya.

"Jika ada proses transaksi itu, ada yang mengetahui silahkan laporkan saja, kita peru itu," tandasnya.

Sebelumnya sempat diberitakan, Zainal Bintang menyatakan bahwa permainan uang menjelang Munas dilakukan oleh Ketum Aburizal Bakrie (Ical). Nilainya adalah Rp 250 juta untuk DPD I, dan Rp 25 juta untuk DPD II.

"Sudah satu bulan mereka (tim Ical) dipim‎pin Nurdin Halid, sudah keliling ke DPD I dan DPD II. Puncaknya disetting di Yogyakarta dan sudah dijinakkan di Bali dengan rekreasi. Priyo sudah ngasih Rp 25 jutaan, Airlangga, Agung, semua sudah kasih duit. Aku tim penyelamat, aku dengar dari teman-teman di daerah," kata Zainal Bintang usai jumpa pers di DPP Golkar, di Jl Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat.

sumber

Politisi Hanura: Rini Tidak Cerdas atau Memang Ada yang Disembunyikan

dani prabowo/kompas.comKetua Komisi VI Achmad Hafisz Tohir menunjukkan surat dari Menteri BUMN Rini M Soemarno di Ruang Rapat Komisi VI, Jumat (20/11/2014). Surat tersebut berisi himbauan agar DPR tidak menerbitkan surat undangan rapat dengar pendapat dengan pejabat Eselon I BUMN.

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Hanura, Muhammad Farid Alfauzi, mengkritik sikap Menteri BUMN Rini M Soemarno yang mengeluarkan surat edaran berisi larangan bagi pejabat BUMN menghadiri rapat kerja bersama DPR.

"Bu Rini sangat tidak cerdas, tidak taktis," kata Farid, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2014).

Farid menjelaskan, Rini seharusnya tidak perlu melarang pejabat BUMN di bawahnya untuk hadir memenuhi undangan rapat bersama DPR. Pasalnya, kata dia, instruksi Presiden Joko Widodo yang melarang rapat bersama DPR sampai revisi UU MD3 selesai hanya berlaku untuk pejabat setingkat menteri.

Atas dasar itu, Faris menganggap Rini salah menerjemahkan perintah Presiden. Ia bahkan menganggap wajar jika spekulasi berkembang bahwa ada hal yang sengaja disembunyikan oleh Rini terkait evaluasi DPR pada kinerja BUMN.

"Coba saja, apa ruginya mengadirkan direksi untuk rapat. Kita hanya ingin evaluasi, kenapa dilarang? Persoalan teknis kok dilarang, Bu Rini sangat tidak cerdas atau jangan-jangan memang ada yang disembunyikan," ujarnya.

Menteri BUMN Rini M Soemarno meminta kepada DPR untuk sementara waktu tidak mengundang jajaran pejabat BUMN melakukan rapat dengar pendapat (RDP). Permintaan Rini itu disampaikan melalui sebuah surat yang dilayangkan ke DPR, Kamis (20/11/2014). Surat yang diketahui bernomor S-724/MBU/XI/2014 itu ditandatangani langsung oleh Rini.

"Dengan ini kami mengharapkan bantuannya untuk sementara waktu tidak menerbitkan undangan Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Eselon I KBUMN dan BUMN sampai dengan adanya arahan lebih lanjut dari pimpinan," demikian isi salinan surat tersebut.

Presiden Jokowi mengakui adanya larangan para menteri dan pejabat terkait untuk menghadiri rapat-rapat dengan DPR. Jokowi ingin para pembantunya menghadiri rapat ketika penyelesaian konflik DPR sudah rampung. (Baca: Ini Alasan Jokowi Larang Menteri Rapat Bareng DPR)

"Nanti, kalau Dewan sudah rampung. Kan juga baru, kan baru kerja sebulan dipanggil-panggil apanya," kata Jokowi di Istana Bogor, Senin (24/11/2014).

sumber